Jangan Benturkan Kami ( Bangsa Indonesia )

Saya sebagai rakyat biasa  mengingatkan agar semua pihak tidak mendikotomikan atau membenturkan Islam dan nasionalis sebagai kelompok yang saling bertentangan dan sulit disatukan,  jika ada pihak yang mendikotomikan, berarti hal itu merupakan upaya adu domba antara anak bangsa.

“Saya ingin garis bawahi dari pandangan Islam bahwa setiap muslim diajarkan oleh agamanya untuk cinta negara, cinta bangsa dan rakyatnya sehingga setiap muslim yang mengamalkan ajaran agamanya pasti dia seorang nasionalis yang cinta bangsa dan rakyat Indonesia,”

kalau tokoh-tokoh Islam, gerakan-gerakan Islam sebagaimana yang saat ini dicapkan sebagai anti Pancasila, anti Bhinneka tunggal ika dan UUD 1945, semua itu adalah fitnah yang harus dilawan bersama-sama.

Saya menghimbau Ormass Islam kini harus sudah sepakat bersama bahwa bukan lagi pada tataran berdebat soal dasar negara, tidak lagi debat soal NKRI dan Bhinneka tunggal Ika, namun, saat ini harus sudah masuk pada tataran bagaimana mengembalikan peninggalan para ‘Founding Fathers’, yakni UUD 1945 yang sudah dikhianati dan diobok-obok oleh pihak asing.

“Jadi, sekali lagi jika UUD 1945 sudah diobok-obok, maka Pancasila dan Bhinneka hanya tinggal tunggu waktu juga akan dirusak,”

Saya berharap kepada seluruh bangsa Indonesia, sebelum terlambat, segera rapatkan barisan, satukan potensi guna pertahankan persatuan negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 yang asli, serta mempertahankan, bebaskan Negeri Indonesia dari segala bentuk penjajahan asing.

“Ini negara milik kita bersama, apapun budaya dan agama anda, yang cinta pada republik ini, mari bergandengan tangan, kita jaga kedaulatan NKRI sebagai tanggung jawab kita semua,” tandasnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kapal besar yang menampung semua rakyat. Tidak boleh kapal tersebut dilubangi oleh asing. Jika, dibiarkan, maka kapal akan tenggelam dan menghancurkan semua Anak bangsa.

“Jika cinta Indonesia, maka kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan. untuk itu saya mengajak semua untuk tegakkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum. Bahkan semua aspek kedaulatan Republik Indonesia harus kita tegakkan demi NKRI,”

Selayang Pandang Bhineka Tunggal Ika Untuk Persatuan

Sejak negeri ini merdeka atau selama 71 tahun berlalu dan terus berlanjut hari demi hari, menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang bermakna bahwa meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah suatu kesatuan.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah penggambaran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan menjadi satu kesatuan yang utuh di Republik Indonesia.

Kesatuan dan persatuan yang telah menaun terbentuk, ialah bukti bahwa perbedaan dapat disatukan dan hidup berdampingan di dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara. Nilai-nilai kesatuan bahkan telah ditunjukkan jauh sebelum diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Komitmen menjadi satu kesatuan tercatat dalam sejarah, yaitu Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 1928 yang kini telah menghasilkan buah manis yang kita nikmati, yakni pembebasan atas penjajahan dan perbudakan.

Waspadai Politik Adu domba

Seperti biasa, saya sebagai pengamat kelas coro ingin mengajak para pembaca bersama-sama mengamati kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di negara kita tercinta. Terkait maraknya kabar-kabar hoax yang tersebar di sosial media yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.

Politik adu domba, ya mungkin itu yang harus kita waspadai mengingat bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, dengan berbagai suku, ras dan agama, Karena bagi orang-orang yang berfikir dan memiliki sudut pandang yang sempit, perbedaan dapat berpotensi gesekan dan akhirnya menimbulkan kecurigaan dan perpecahan.

Adu domba memiliki beberapa ciri diantaranya dengan menyebarkan berita-berita yang dipelintir sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan perpecahan, dimana berita-berita tersebut adalah berita yang bersifat sensitif dan pastinya sangat menimbulkan keresahan, kecemasan, dan  kecurigaan didalam suatu kelompok sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang yang akhirnya melemahkan persatuan.

Jika tidak salah, pada tahun 200 SM ( sebelum masehi) pemerintah Romawi kuno menggunakan taktik adu domba untuk melemahkan Yunani, yang pada saat itu, Yunani merupakan negara yang sangat kuat, tetapi karena adanya perpecahan dan membuat negara tersebut keropos dari dalam, Yunani dapat dikalahkan.

Selain itu, teknik adu domba memiliki ciri adanya pihak-pihak tertentu dibelakang layar yang mendapatkan keuntungan dari suatu perpecahan, baik berupa kepentingan politik maupun ekonomi. Pihak-pihak tersebutlah yang bertanggung jawab atas berita-berita pemecah belah yang dilemparkan ke publik, dan biasa kita kenal dengan sebutan provokator atau aktor dibalik layar pemicu perpecahan.

Jadi inget simbah yang bercerita pada saat jaman penjajahan belanja, dimana sesama penghuni Nusantara saling curiga akibat politik adu domba yang dilakukan belanda, sehingga antar Kerajaan saling berperang dengan berbagai alasan, sehingga belanda dapat menguasai baik secara politik maupun ekonomi selama kurang lebih 300 tahun di berbagai pulau di Indonesia.

Ciri-ciri lainnya biasanya ada pihak ketiga yang mengajak bekerjasama dari salah satu pihak yang bertikai secara terselebung. Tetapi kerjasama tersebut biasanya sih tidak bertahan lama, karena pihak ketiga mengingkari atau menghianati kerjasama tersebut, karena pada intinya, pihak ketiga tersebut yang menyeting semuanya itu.

Saya pernah membaca suatu cerita entah dibuku apa saya lupa, dimana Amerika membuat perpecahan suku-suku Indian, lalu  mengajak salah satu suku untuk bekerja sama menghancurkan suku-suku lainnya, namun setelah itu AS menyerang sekutunya sendiri secara berulang-ulang dengan berbagai alasan.

Selain itu ada ciri lain yang bisa kita lihat dengan pengalihan isu dan sumber daya. Karena perpecahan dan kecurigaan, maka biasanya membuat lupa urusan-urasan lainnya, bahkan urusan yang paling penting, seperti ekonomi dan budaya. Energi dan tenaga terkuras sia-sia sehingga ekonomi melemah, dan pada saat ekonomi melemah, pihak lain masuk menyerang, mungkin jika pada zaman dahulu berperang secara terbuka, mungkin pada zaman ini bisa saja dengan tersembunyi berbagai dalih, eh ngomong-ngomong freport Indonesia dapat berapa persen ya dari hasilnya?, hehe..

Taktik dan logika adu domba dapat kita patahkan dengan mau berpikir kritis dengan segala isu atau berita yang beredar. Dengan mau melihat potensi apa yang akan terjadi dengan perpecahan yang terjadi, ada atau tidaknya salah satu kelompok yang diuntungkan dari perpecahan tersebut, secara nalar pasti dapat kita filter melalui akal budi, bukan karena hanya meyakini apa yang ingin diyakini dengan menelan mentah-mentah isu dan berita yang benarnya hanya tergantung pada sebuah sudut pandang, bukan pandangan secara universal atau pandangan secara menyeluruh, jika menurut pembaca bagaimana?

source: https://seword.com/sosbud/waspadai-politik-adu-domba/

KESALAHAN DALAM ARTI LUAS DAN MELANGGAR HUKUM

BACALEG DPRD/RI 2019 Partai NasDem Jawa Barat 1

Kesalahan dalam arti luas meliputi :

A. Sengaja

Jenis-jenis sengaja

  1. Sengaja sebagai maksud;
  2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian;
  3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi

B. Kelalaian (Culpa)

Menurut Hazewinkel – Suringa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.

Van Hamel membagi culpa atas dua bagian yaitu :

  1. Kurang melihat kedepan yang perlu.
  2. Kurang hati-hati yang perlu.

C. Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidana.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

–            Dapat dipertanggung jawabkan pembuat.

–            Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti seperti (culpa).

–            Tidak adanya dasar penidaan pidana yang menghapus dapat dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Ketiga-tiganya merupaka unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik (strafbaar feit) sebagai unsur subjektif delik dan melawan hukum juga dimasukkan dalam bagian objektif.

a. Melawan Hukum

Seringkali dalam praktek sehari-hari ada yang sepintas lalu sebagai perbuatan yang diperbolehkan hukum, jadi tidak berlaku pembelaan terpaksa  untuk melawannya.

Menurut Hazewinkel – Suringa, pembelaan terpaksa (noodweer) itu merupakan dasar pembenar, oleh karena itu barang siapa yang membela diri mempunyai hak untuk itu. Jadi, tidak diperbolehkan pembelaan dengan terpaksa terhadap pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa hanya terjadi jika ada perbuatan membela diri terhadap serangan yang melawan hukum.

Pengertian melawan hukum itu sendiri bermacam-macam diantaranya adalah: tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif.

b. Subsosialitas (subsocialiteit)

Ada kecendrungan hukum pidana modern untuk memperkenalkan suatu teori baru menyangkaut syarat pemindanaan, yaitu apa yang disebut sebagai subsosialitas (subsocialiteis).

Subsosialitas ini berlaku bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana, jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, walaupun bahaya itu kecil sekali.

c. Tatbestandmassigkeit dan Wasenchau.

Didalam hukum pidana Jerman yang diikuti Zevenbergen di negara Belanda, diterima adanya delik dengan syarat Tatbestandmassigkeit, yang berarti bahwa suatu rumusan delik tidak perlu semua bagian inti ada. Zevenbergen tidak memasukkan kedalam Tatbestandmassigkeit unsur-unsur seperti kesalahn melawan hukum dan patutnya sesuatu perbuatan dipidana, walaupun semua itu dimasukkan sebagai unsur delik.

Sebaliknya,  Rutgers dalam pidato hukum pidana dan negara hukum melihat Tatbestandmassigkeit sebagai onrecht seperti juga sarjana Jerman yang mengatakan bahwa Tatbestandmassigkeit tidak dipisahkan dari unsur melawan hukum. Mereka melihat unsur delik Tatbestandmassigkeit yang melawan hukum ditambah dengan kesalahan.

PERBUATAN DAN RUMUSAN DELIK

A. PENGERTIAN DELIK

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict dan negara-negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Sedangkan Indonesia memakai istilah yang sama dengan Belanda dan pada tulisan ini dipakai istilah yang netral yang delik.

B. RUMUSAN DELIK

Ada dua golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simon, yang merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi :

  1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
  2. Bertentangan dengan hukum;
  3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
  4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik, yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di suatu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis.

Berdasarkan uraiannya, ia membuat bagan tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua :

  1. Acus reus (delictum) yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif;
  2. Mens reayaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif A ditambah B=C (syarat pemidanaan)

Jadi bertemulah pendapat golongan yang menyatakan actus reus dan mens rea dalam rumusan delik dan golongan yang memisahkan keduanya yaitu kedua golongan memandang seseorang baru dapat dipidana jika memenuhi syarat pemidanaan yang obyektif dan subyektif.

C. PERBUATAN DAN RUMUSAN DELIK DALAM UNDANG-UNDANG

Code penal memakai istilah Insfarction yang terbagi atas crime (kejahatan), delct (kejahatan ringan). Hukum pidana Inggris memakai istilah act dan lawannya omission. Menurut pendapat penulis act dapat dibaca tindakan dan omission dibaca pengabaian. Oleh sebab itu istilah “tindak pidana” tidak tepat karena ”tindak” pasti hanya meliputi perbuatan positif dan tidak meliputi “pengabaian” (nalaten).

D. CARA MERUMUSKAN DELIK

Pada umumnnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dengan subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu sebagian dimulkai dengan “Barang Siapa” ini menandakan bahwa yang menjadi subyek delaik ialah “siapapun”.

Pada umumnya rumusan delik berisi “bagian inti” suatu delik, Artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, berulah seseorang diancam dengan pidana.

Beberapa rumusan delik membedakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Tentang arti kualifikasi suatu delik, dipersoalkan apakah kualifikasi itu dipandang sebagai singkatan atau kata pendek bagi perbuatan yang dirumuskan disitu ataukah mempunyai arti tersendiri, lepas dari penentuan unsur-unsur, sehingga menjadi dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu batasan menurut unsur-unsurnya dan menurut pengertian yang umum (kualifikasi).

E. PEMBAGIAN DELIK

Delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti sebagai berikut :

  1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (misdrijven en overtredingen).
  2. Delik Materiel dan Delik Formil (materiele en formeledelicten)
  3. Delik Komisi dan Delik Omisi (Commissiedelicten en omissiedelicten).
  4. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan (Zelsftandige en voorgezette delicten).
  5. Delik selesai dan Delik berlanjut (aflopende en voordurende delicten)
  6. Delik tunggal dan Delik berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten)
  7. Delik bersahaja dan Delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten)
  8. Delik sengaja atau Delik kelalaian atau culpa (doleuse en culpose delicten)
  9. Delik politik dan Delik komun atau umum (politieke en commune delicten)
  10. Delik propria dan Delik komun atau umum (delicte propria en commune delicten)
  11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi.
  12. Untuk Indonesia, menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi dan lain-lain.

Pembagian delik-delik dapat dirinci sebagai berikut :

–            Delik kejahatan dan pelangaran.

–            Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana.

–            Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan.

–            Delik dibaca pada uraian gabungan delik atau perbarengan (samenloop)

–            Delik yang selesaiialah delik terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu dan delik yang berlangsung ialah delik yang terjadi kerena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

–            Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari suatu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

–            Delik berkualifikasi ialah delik khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana.

–            Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian (culpa) penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

–            Delik politik dibagi atas : Yang murni

–            Dengan delicta propria delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.

F. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA DELIK (TEMPUS ETLOCUS DELICTI)

Ada 5 (lima) hal waktu menentukan terjadinya delik :

  1. Menyangkut berlakunya hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
  2. Berlakunya peradilan anak, apakah anak itu sudah dewasa pada saat melakukan delik ataukah belum.
  3. Menyangkut Ketentuan Residive (apakah pengulangan delik atau gabungan/concurcus) delik.
  4. Menyangkut lewat waktu (verjaring).
  5. Rumusan delik sendiri menentukan, pencurian pada waktu malam dst.; pencurian pada waktu banjir, gempa, dst.).

Pentingnya tempat terjadinya delik ditentukan karena :

  1. Menyangkut kompetensi relative hakim.
  2. Berlakunya KUHP Indonesia (Pasal 2 – Pasal 8 KUHP).
  3. Ada delik yang menentukan di tempat tertentu, misalnya di muka umum,
  4. Tempat-tempat yang terbatas berlakunya suatu ketentuan pidana, misalnya peraturan daerah yang hanya berlaku di wilayahnya sendiri.
  5. Tempat menjadi bagian rumusan delik misalnya seperti tersebut di muka pencurian di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Kejahatan yang dilakukan diatas kapal laut, udara dll.

INTERPRETASI UNDANG-UNDANG PIDANA

A. PENTINGNYA INTERPRETASI

Interpretasi undang-undang pidana diperlukan agar rumusan delik yang abstrak dapat diterjemahkan kedalam keaadaan yang konkret. Penafsiran yang paling sesuai dengan ini ialah penafsiran sosiologi atau sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat.

B. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PIDANA

Khusus Indonesia, pasal 27 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatakan, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hakim harus menemukan hukum. Mengenai hal ini Dr. Andi Hamzah, SH berpendapat bahwa “hakim menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat” khususnya bagi hukum pidana tidak dapat dipakai untuk menciptakan hukum melalui analogi, tetapi melalu interpretasi, hakim Indonesia dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

C. JENIS-JENIS INTERPRETASI UNDANG-UNDANG PIDANA

Interpretasi atau penafsiran Gramatika adalah interpretasi yang didasarkan pada kata-kata undang-undang. Jika kata-kata dalam undang-undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang lain.

Interpretasi atau penafsiran historis (historis legis) yaitu penafsiran yang didasarkan kepada hubungan secara umum suatu aturan pidana.

Interpretasi atau penafsiran teleologis yaitu penafsiran mengenai tujuan undang-undang.

      Interpretasi atau penafsiran ekstensif yaitu penafsiran luas.

Interpretasi atau penafsiran rasional (rationeele interpretatie) yaitu interpretasi yang didasarkan pada rasio atau akal.

Interpretasi atau penafsiran antisipasi (anticeperende interpretatie) yaitu interpretasi yang didasarkan kepada undang-undang baru yang bahkan belum berlaku.

Interpretasi atau penafsiran perbandingan hukum yaitu interpretasi yang didasarkan kepada perbandingan hukum yang berlaku di berbagai Negara.

Interpretasi atau penafsiran kreatif (creatieve interpretatie) yang merupakan lawan dari interpretasi ekstensif dimana disini rumusan delik dipersempit ruang lingkupnya.

Interpretasi atau penafsiran tradisionalistik (traditionalistische interpretatie) yaitu interpretasi yang didasarkan pada tradisi yang kadang-kadang tersembunyi dan kadang-kadang jelas.

Interpretasi atau penafsiran doktriner (doctrinaire interpretatie) yang didasarkan pada doktrin.

Interpretasi sosiologis yaitu interpretasi yang didasarkan pada dampak waktu (zaman).

 

 

RUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. ASAS LEGALITAS

Asas Legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :”Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Asas Legalitas dalam bahasa Latin dirumuskan sebagai : “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” yang dapat diartikan sebagai : “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanp ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Atau dalam bahasa Latin juga dikenal “Nullum crimen sene lege stricta” yang dapat diartikan sebagai “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

Dua  hal dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :

–     Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.

–     Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga  pengertian :

  1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
  2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

 

B. PENERAPAN ANALOGI

Menurut Vos  :

Bahwa analogi tidak diizinkan setidak-tidaknya dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Dengan penerapan undang-undang secara analogi diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat undang-undang belum memikirkan atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penerapan analogi dan interpretasi ekstensif merupakan dua jalur tetapi satu hasil.

Garis pemisah antara penerapan analogi yang dilarang dan yang diizinkan, yaitu dilarang jika diciptakan delik-delik baru berdasar analogi itu.

Utrecht menarik garis pemisah antara interpretasi ekstensif dan penerapan analogi sebagai berikut :

I.

II.

Interpretasi

Analogi

Interpretasi

Analogi

:

:

:

:

Menjalankan undang-undang setelah undang-undang tersebut dijelaskan.

Menjelaskan suatu perkara dengan tidak menjalankan undang-undang.

Menjalankan kaidah yang oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas.

Menjalankan kaidah tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah tetapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut.

C. HUKUM TRANSITOIR (PERALIHAN)

Atas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dibatasi dengan kekecualian yang tercantum di dalam ayat 2 pasal itu. Pasal 2 ayat 2 itu berbunyi : “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”.

Kemungkinan berlakunya undang-undang yang baru (yang diundangkan kemudian dari perbuatan) merupakan kekecualian juga dari asas yang berlaku umum bahwa undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (lex temporis delicti) yang diterapkan.

Sehubungan dengan hal ini terdapat dua teori yaitu :

  1. Teori materiel : yang terdiri dari teori materiel tak terbatas dan teori materiel terbatas.

Perbedaan teori materiel tak terbatas dengan teori materiel terbatas ialah pada ajaran materiel terbatas dikatakan ada perubahan perundang-undangan jika terjadi perubahan dalam keyakinan hukum.

  1. teori formil.

Berpendapat bahwa perubahan perundang-undangan berarti redaksi undang-undang pidana yang diubah. Perubahan undang-undang lain selain dari undang-undang pidana, walaupun berhubungan dengan undang-undang pidana, bukanlah perubahan undang-undang menurut pasal 1 ayat 2 KUHP.

D. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT RUANG TEMPAT DAN ORANG

  1. Asas Teritorialitas atau Wilayah

Hukum pidana suatu Negara berlaku di wilayah Negara itu sendiri. Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah Negara tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu, dimana disini berarti bahwa orangnya yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Negara itu tetapi deliknya (strafbaar feit) terjadi di wilayahnya.

Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air (vaartuig) Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana. Ketentuan pasal 3 KUHP ini dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 telah ditambah dengan kata pesawat udara. Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai kekecualian yaitu hukum internasional. Hal ini tercantum di dalam pasal 9 KUHP yang berbunyi : “berlakunya pasal-pasal 2-5,7 dan 8 dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum internasional”.

  1. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu Negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan Negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan Negara itu. Asas ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 1,2 dan 4 KUHP.

  1. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum Indonesia mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada. Inti asas ini tercantum dalam pasl 5 KUHP.

Ketentuan di dalam pasl 5 ayat 1 ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum di adili di luar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia dan tidak berlaku untuk delik pelanggaran. Asas personalitas ini diperluas dengan pasal 7 yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif juga asas nasionalitas pasit (asas perlindungan).

  1. Asas Universalitas

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia.

Asas ini diatur dalam pasal 4 sub ke-2, pasal 4 sub ke-4 KUHP, pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976.

E. HUKUM PIDANA SUPRANASIONAL

Hukum Pidana Supranasional pada dasarnya ditentukan dalam hukum bangsa-bangsa yang terdiri dari perjanjian-perjanjian tertutup antar Negara dan juga tidak tertutup dari kebiasaan-kebiasaan dan asas-asas yang bersifat hukum bangsa-bangsa/sumber formil berada di atas niveau Negara sendiri.

Bentuk paling sempurna berfungsinya hukum pidana supranasional ialah diterimanya sejumlah peraturan-peraturan supranasional oleh Negara-negara berupa delik-delik yang mempunyai sifat internasional. Ditetapkan sebagai dapat dipidana yang berdasarkan ketentuan umum yang seragam, dipidana oleh hakim yang supranasional.

Actus Reus (Kejahatan yang dilakukan) end Mens Rea (sikap bathin pelaku saat melakukan)

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35).

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Mens Rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960: 257 ).

Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung-jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (dolus dan culpa lata), tidak adanya alasan pemaaf (veronstschuldingsgrond) yang semuanya melahirkan schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik.

Perbedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Hal ini harus diingat bahwa onrechtmatigheid atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat dihukum. Di dalam rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk di dalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang disyaratkan.

Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana, hal ini berdasarkan pendapat doktrin Satochid Kartanegara (415) yang membedakan dalam dua bentuk yaitu:

  1. Wederrechtelijk formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  2. Wederrechtelijk materiil yaitu sesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dengan demikian wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil tidak bersandarkan pada undang-undang, melainkan pada asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum, atau apa yang dinamakan algemene beginselen.

Kesalahan dalam bahasa Belanda disebut “Schuld” yang dalam pengertian hukum pidana berbentuk kesengajaan (dolus) (opzet) dan kealpaan (culpa). Sedangkan beberapa ahli hukum memberikan arti sebagai berikut ; Simons menyatakan bahwa sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya karena kelakuannya.

Dengan demikian untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu;

  1. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid)
  2. Hubungan kejiwaan (psychologische betrekking) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan
  3. Dolus atau Culpa

Sedangkan Utrecht menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (schuld in ruimte zin) terdiri atas tiga anasir yaitu:

  1. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dari pembuat
  2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (schuld in enge zin).
  3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir toerekeningsvatbaarheid).

 

Mencermati UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam UU diperintahkan melalui Pasal 36 C. Namun demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU. Selama ini pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan antara lain (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang- Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69); (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Namun ada beberapa hal yang patut dicermati dalam UU ini terutama dalam hal tindak pidananya silahkan lihat pada uraian dibawah ini di bawah ini

Bendera

Pasal 24 a jo Pasal 66

Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 24 b atau c atau d atau 3 jo Pasal 67

Setiap orang dilarang: (b) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; (c) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; (d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan (e) memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Bahasa

Tidak ada larangan dan tidak ada ancaman pidana

Lambang Negara

Pasal 57 a jo Pasal 68

Setiap orang dilarang: (a) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 57 b atau c atau d jo Pasal 69

Setiap orang dilarang: (b) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; (c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Lagu Kebangsaan

Pasal 64 a jo Pasal 70

Setiap orang dilarang: (a) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 64 b atau c jo Pasal 71

Setiap orang dilarang: (b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau (c) menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Dalam pandangan saya, UU ini mempunyai keanehan tersendiri, misalkan pengaturan tindak pidana dalam penggunaan bendera, ketentuan lama dalam Pasal 154 a KUHP malah tidak dicabut padahal ketentuan ini pada pokoknya mempunyai kemiripan pada Pasal 24 a UU 24/2009. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi tindak pidana hanya menyangkut persoalan perumusan norma delik yang sama

Ketentuan pidana dalam UU 24/2009 juga mempunyai gejala over kriminalisasi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat seperti mengkriminalkan tindakan mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mengkriminalkan tindakan menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran dan juga mengkriminalkan kreativitas seperti pada tindakan mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan

Selain itu terdapat perbedaan dalam perumusan norma ancaman pidana seperti dalam tindakan memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial atau adlam tindakan memperdengarkan, menyanyikan, ataupun

menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau tindakan menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. Tidak diperoleh keterangan kenapa terdapat perbedaan perumusan norma ancaman pidana tersebut.

Secara umum, saya berpandangan maksud dan tujuan pengaturan penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan mempunyai maksud yang baik namun tetap masih sangat kental terhadap gejala over kriminalisasi dan ketiadaan landasan filosofis dalam perbedaan perumusan norma ancaman pidana. www.erwinyudapranata.com
SumberAnggaradotorg

Intoleransi Agama DiBandung Tidak Dibenarkan

BACALEG DPRD/RI 2019 Partai NasDem Jawa Barat 1
BACALEG DPRD/RI 2019 Partai NasDem Jawa Barat 1

Terkait Masalah Intoleransi Di Bandung Perlu di Ketahui Bahwa Islam Mengajarkan Untuk Menghormati orang-orang non muslim.(tentunya ada had).

Contoh dari sekian sejarah islam…

Kejadian Fatah Mekkah membuat umat Islam memegang kendali di Mekkah namun, beliau senantiasa menanamkan kepada kaum muslimin untuk tetap menghormati orang-orang kafir Quraisy dan tidak mengganggu harta mereka, serta tidak berlaku sewenang-wenang atas mereka.beliau menyampaikan bahwa “janganlah kalian saling menzhalim, Karena itu merupakan kezhaliman yang dilarang oleh Allah swt dan Al-Qur’an mengajarkan bahwa:

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS At-Taubah 6)

bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw merupakan agama yang indah yang di dalam nya kental dengan nuansa kedamaian, toleransi dan saling mengasihi sesama makhluk Allah Ta’ala.amin.

Bantuan Hukum Gratis

Erwin Yuda Pranata, S.H.Saya akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada korban ketidakadilan khususnya warga Kota Bandung & Kota Cimahi dengan syarat-syarat tertentu;
• Mempunyai dasar hukum
• Menyangkut kepentingan golongan miskin,
• Mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak dan atau berdampak luas terhadap nilai nilai keadilan;

Ini Pengakuan Pemutilasi Wanita Hamil Tangerang

Kusmayadi alias Agus, pelaku mutilasi terhadap seorang wanita hamil, almarhumah Nur Atikah alias Nuri (33) membuat pengakuan mengejutkan. Selama dalam pelarian, ia mengaku takut setiap melihat Kombes Pol Krishna Murti, Dir Reskrimum Polda Metro Jaya muncul di televisi. (Baca : Pelaku Mutilasi Wanita Hamil Ditangkap di Surabaya)

“Habis melakukan itu (membunuh dan memutilasi) saya nonton televisi. Tapi begitu ada pak Dir, saya ganti channel,” ujar Agus di hadapan Krishna Murti, di Polda Metro Jaya, siang tadi. Pengakuan Agus pun membuat Krishna Murti heran.
“Kenapa dipindahin channelnya? Memang kenapa lihat saya? Memang kamu sering lihat saya?” tanya Krishna. “Takut saja pak. Saya sering lihat bapak di televisi, sebelum kejadian ini dan setelahnya juga,” jawab Agus, seperti dinukil dari detik.com.

Di hadapan Krishna, dan tim Direktorat Reskrimum yang menangkapnya dari Surabaya, Agus juga mengaku, pasca kejadian itu, ia berusaha tidak menonton tayangan berita di televisi, karena dihantui perasaan persalah. “Saya takut, Pak,” katanya. (Baca : Pelaku Mutilasi Menangis Waktu Ditangkap)

Menurut informasi di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, usai peristiwa berdarah yang merenggut nyawa Nur Atikah pada Rabu (13/04/2016) lalu di Telagasari, Cikupa, Tangera, Agus langsung melarikan diri.

Tewasnya Nur Atikah sempat menggemparkan kawasa Tangerang, Banten. Apalagi, jasad korban yang diketahui tengah berbadan dua itu ditemukan tak lagi utuh alias dimutilasi, dan potongan tubuhnya dibuang terpisah oleh pelaku. Polisi yang menangani kasus ini, sempat kesulitan menguak tabir di balik kematian Nur Atikah.

Namun, penyelidikan yang dilakukan marathon akhirnya memberi angin segar. Pasca kejadian itu, polisi berhasil mendapatkan identitas seorang pria asal Lebak, Banten. Pria yang disebut-sebut berinisial N ini kemudian diperiksa polisi, hingga akhirnya didapat keterangan yang mengarah kepada tersangka Agus.

“Menurut keterangan saksi, pelaku sempat menginap selama 2 malam di rumahnya,” kata Kombes Krishna Murti.

Meski tidak bersedia membuka identitas saksi dimaksud, Krishna mengatakan, saksi tersebut berjenis kelamin pria, dan kini berada dalam perlindungan khusus polisi. “Statusnya saksi. Dia kita amankan, dilindungi,” jelas Krisnha.

sumber : http://news.simantab.com/baca/2016/04/21/-ini-pengakuan-pemutilasi-wanita-hamil-tangerang,21041201

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, DPR dan Pemerintah Sepakat Distop Sementara

Harus dibarengi dengan kebijakan yang mengikat agar di lapangan tak ada lagi kegiatan mereklamasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi administratif.

DPR dan pemerintah sepakat menghentikan sementara proyek reklamasi di pantai Teluk Jakarta dan Bekasi serta Tangerang. Hal ini dikarenakan masih terdapat komplikasi regulasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah setempat. Demikian kesimpulan rapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi IV DPR dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (18/4).

Anggota Komisi IV Rahmat Handoyo mengatakan, carut marutnya proyek reklamasi di Teluk Jakarta membuktikan betapa tumpang tindihnya regulasi yang ada. Meski menyetujui penghentian sementara, namun mesti dibarengi dengan adanya kebijakan yang mengikat agar proyek reklamasi tidak berjalan. Ia khawatir bila tak ada aturan mengikat, maka proyek di lapangan tetap berjalan.

“Harus ada kebijakan mengikat jangan sampai di lapangan jalan terus,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, bila dalam rapat pemerintah menyepakati penghentian secara permanen, maka mesti adanya sanksi pidana mau pun perdata sekira di lapangan tetap dilanjutkan proyek tersebut. Menurutnya, ketika keputusan menghentikan proyek reklamasi diperlukan koordinasi antar lembaga, termasuk dengan pihak Pemda DKI.

Anggota Komisi IV Azhar Romli menambahkan, terhadap proyek reklamasi atas seijin Gubernur DKI dipandang tidak berlandaskan aturan. Menurutnya, wewenang menerbitkan aturan dan kebijakan terhadap reklamasi di Teluk Jakarta menjadi ranah pemerintah pusat, bukan Pemda DKI. Ia menilai terhadap lahan yang sudah ditimbun dengan material reklamasi, perlu ditinjau ulang demi keberlangsungan nelayan dalam menyambung hidup dan keberlangsungan lingkungan.

Andi Akmal Pasluddin mengamini pandangan Rahmat dan Azhar Romli. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berandangan dari segi aspek prosedur legalitas, menjadi kewenangan Pemda DKI menerbitkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Padahal terdapat peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap terbit tidaknya Amdal. “Kita hentikan saja reklamasi secara permanen,” ujarnya.

Anggota Komisi IV lainnya Hermanto menilai tindakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang memaksakan proyek reklamasi sebagai bentuk pejabat arogan. Dari aspek legalitas, tidak terpenuhinya proyek tersebut dari segi aturan. Kedua, kala itu Komisi IV pernah menggelar rapat dengan Gubernur DKI ketika dijabat Joko Widodo. Kesimpulannya, menyepakati pembatalan proyek reklamasi. Terlebih banyaknya masyarakat yang mendesak dihentikan secara permanen proyek tersebut.

“Lalu dipaksakan reklamasi. Ini ada apa dipaksakan. Paling tidak ada dua. Pertama untuk kepentingan hidup di situ, kedua apakah untuk kepentingan bisnis. Kalau dipaksakan, saya lihat ini orang keterlaluan. Dia sudah melanggar banyak aturan, masyarakat dilabrak, pejabat tinggi dilabrak. Untuk apa, untuk siapa dan mengapa reklamasi ini. Kita menghendaki bukan dihentikan sementara, tapi dihentikan secara permanen,” ujarnya.

Dalam kesimpulan rapat agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan langkah pengawasan investigasi. Selain itu mengenakan sanksi terhadap pelanggaran izin dan pembangunan reklamasi sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tak hanya itu, sanksi juga diberikan berdasarkan UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengamini pandangan Komisi IV. Menurutnya, hasil rapat dengan DPR akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator. Menurutnya dari aspek instrumen perizinan lingkungan menteri terkait berkewajiban melakukan pengawasan sesuai pasal 73.

Pasal 73 UU No.32/2009 menyatakan, “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

“Apabila ada indikasi persoalan yang serius, maka perlu pendalaman investigasi terkait dengan beberapa tolak ukur. Apabila ada indikasi pencemaran kerusakan lingkungan dan apabila menimbulkan keresahan masyarakat.Kami para petugas fungsional sudah melakukan identifikasi awal dan indikasi kelemahan pemenuhan persyaratan ada. Nanti kita berikan semacam sanksi administratif,” pungkasnya.
source : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5714abf4490e8/soal-reklamasi-teluk-jakarta–dpr-dan-pemerintah-sepakat-distop-sementara

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, DPR dan Pemerintah Sepakat Distop Sementara

Harus dibarengi dengan kebijakan yang mengikat agar di lapangan tak ada lagi kegiatan mereklamasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi administratif.

DPR dan pemerintah sepakat menghentikan sementara proyek reklamasi di pantai Teluk Jakarta dan Bekasi serta Tangerang. Hal ini dikarenakan masih terdapat komplikasi regulasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah setempat. Demikian kesimpulan rapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi IV DPR dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (18/4).

Anggota Komisi IV Rahmat Handoyo mengatakan, carut marutnya proyek reklamasi di Teluk Jakarta membuktikan betapa tumpang tindihnya regulasi yang ada. Meski menyetujui penghentian sementara, namun mesti dibarengi dengan adanya kebijakan yang mengikat agar proyek reklamasi tidak berjalan. Ia khawatir bila tak ada aturan mengikat, maka proyek di lapangan tetap berjalan.

“Harus ada kebijakan mengikat jangan sampai di lapangan jalan terus,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, bila dalam rapat pemerintah menyepakati penghentian secara permanen, maka mesti adanya sanksi pidana mau pun perdata sekira di lapangan tetap dilanjutkan proyek tersebut. Menurutnya, ketika keputusan menghentikan proyek reklamasi diperlukan koordinasi antar lembaga, termasuk dengan pihak Pemda DKI.

Anggota Komisi IV Azhar Romli menambahkan, terhadap proyek reklamasi atas seijin Gubernur DKI dipandang tidak berlandaskan aturan. Menurutnya, wewenang menerbitkan aturan dan kebijakan terhadap reklamasi di Teluk Jakarta menjadi ranah pemerintah pusat, bukan Pemda DKI. Ia menilai terhadap lahan yang sudah ditimbun dengan material reklamasi, perlu ditinjau ulang demi keberlangsungan nelayan dalam menyambung hidup dan keberlangsungan lingkungan.

Andi Akmal Pasluddin mengamini pandangan Rahmat dan Azhar Romli. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berandangan dari segi aspek prosedur legalitas, menjadi kewenangan Pemda DKI menerbitkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Padahal terdapat peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap terbit tidaknya Amdal. “Kita hentikan saja reklamasi secara permanen,” ujarnya.

Anggota Komisi IV lainnya Hermanto menilai tindakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang memaksakan proyek reklamasi sebagai bentuk pejabat arogan. Dari aspek legalitas, tidak terpenuhinya proyek tersebut dari segi aturan. Kedua, kala itu Komisi IV pernah menggelar rapat dengan Gubernur DKI ketika dijabat Joko Widodo. Kesimpulannya, menyepakati pembatalan proyek reklamasi. Terlebih banyaknya masyarakat yang mendesak dihentikan secara permanen proyek tersebut.

“Lalu dipaksakan reklamasi. Ini ada apa dipaksakan. Paling tidak ada dua. Pertama untuk kepentingan hidup di situ, kedua apakah untuk kepentingan bisnis. Kalau dipaksakan, saya lihat ini orang keterlaluan. Dia sudah melanggar banyak aturan, masyarakat dilabrak, pejabat tinggi dilabrak. Untuk apa, untuk siapa dan mengapa reklamasi ini. Kita menghendaki bukan dihentikan sementara, tapi dihentikan secara permanen,” ujarnya.

Dalam kesimpulan rapat agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan langkah pengawasan investigasi. Selain itu mengenakan sanksi terhadap pelanggaran izin dan pembangunan reklamasi sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tak hanya itu, sanksi juga diberikan berdasarkan UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengamini pandangan Komisi IV. Menurutnya, hasil rapat dengan DPR akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator. Menurutnya dari aspek instrumen perizinan lingkungan menteri terkait berkewajiban melakukan pengawasan sesuai pasal 73.

Pasal 73 UU No.32/2009 menyatakan, “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

“Apabila ada indikasi persoalan yang serius, maka perlu pendalaman investigasi terkait dengan beberapa tolak ukur. Apabila ada indikasi pencemaran kerusakan lingkungan dan apabila menimbulkan keresahan masyarakat.Kami para petugas fungsional sudah melakukan identifikasi awal dan indikasi kelemahan pemenuhan persyaratan ada. Nanti kita berikan semacam sanksi administratif,” pungkasnya.
source : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5714abf4490e8/soal-reklamasi-teluk-jakarta–dpr-dan-pemerintah-sepakat-distop-sementara

Pandangan Politik

cropped-12072557_10208375871821668_4439531689109330983_n.jpgPengertian ilmu politik dan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik cukup bervariasi seiring beragamnya konsep dan definisi yang berkembang dalam ilmu sosial yang termasuk tertua ini. Bagi sebagian penggagasnya, ilmu politik lahir ketika nenek moyang manusia sudah hidup berkelompok. Namun, sebelum dilakukan pembedahan atas aneka pengertian serta pendekatan di dalam ilmu inti, dapatlah terlebih dahulu dipertanyakan apa yang dimaksud dengan “politik.”

Secara retorik, bahkan Iwan Fals pernah mempermasalahkanya: “Apakah selamanya politik itu kejam …?” Memang pada masa pemerintahan Mao Tse-tung pernah diterapkan kebijakan Revolusi Kebudayaan. Dengan revolusi ini, setiap orang yang dicurigai berpikiran liberal (Amerika Serikat sentris) akan ditahan, diinterogasi, disiksa, bahkan dioper ke kamp-kamp kerja paksa untuk “membersihkan” otaknya. Hal ini mirip dengan di masa Orde Baru, di mana orang-orang yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia “dibuang” ke kamp-kamp “pembersihan otak” di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Kedua keputusan baik di Cina maupun Indonesia adalah bukti keputusan politik, dan itu terkesan kejam.

Definisi Politik

Namun, keputusan untuk menaikkan gaji guru, menaikkan Upah Minimun Regional (UMR), atau kesempatan cuti haid bagi buruh perempuan dapatkah dikatakan kejam? Atau keputusan politik untuk menggratiskan biaya pendidikan di Brunei Darussalam atau Arab Saudi, masukkah ke dalam kategori yang sama ? Potret Indonesia

Berbicara mengenai politik, kita tidak berbicara mengenai kejam atau tidak. Berbicara mengenai politik berarti membicarakan perilaku kita dalam hidup bermasyarakat. Khususnya, cara kita mengatasi sejumlah perbedaan yang ada di antara kita lewat pembuatan kebijakan (undang-undang) yang mengikat orang-orang sebagai suatu bangsa. “Cara” bergantung pada siapa yang menggunakan. Subyektivitas kita masing-masing-lah yang menyebut cara yang dilakukan si A atau si B, atau pemerintah A atau B tersebut sebagai “kejam” atau tidak “kejam”, dan satu bidang tersendiri di ilmu politik membicarakan persoalan itu: Etika Politik.

Dalam politik kita berbicara mengenai bagaimana masyarakat, di suatu wilayah, saling menegosiasikan kepentingan masing-masing, untuk kemudian melahirkan kesepakatan bagaimana kepentingan masing-masing tersebut dapat terselenggara tanpa merugikan pihak lain. Saat dimulainya, politik selalu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Tujuan awal politik tidaklah “kejam” seperti sering didengungkan orang.

Politik berasal dari bahasa Yunani POLIS yang artinya negara-kota. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai kesejahteraan hidupnya. Manakala manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau manakala mereka berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang kita semua namai sebagai POLITIK. Dengan demikian, kita dapat dikatakan tengah berpolitik ketika mempengaruhi suami atau istri di rumah, bersaing dengan tetangga sebelah rumah untuk jabatan sekretaris RT, atau berdebat dengan supir angkot bahwa ongkos yang ia terapkan terlampau mahal. Luas sekali pelajaran politik jika demikian, bukan?

A New Handbook of Political Science menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik adalah the constrained use of social power (penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan). Di sini disebutkan “kekuasaan” sosial bukan “kekuasaan pribadi.” Dalam zaman kaisar-kaisar Romawi, raja-raja di pulau Jawa, seorang kaisar atau raja dapat saja menimpakan suatu hukuman mati pada seorang abdi atau rakyat lewat “kemauannya” sendiri. Rakyat luas tentu tidak sepakat dengan cara tersebut, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka menurut bukan karena setuju, tetapi karena takut.

Kekuasaan raja atau kaisar tersebut bukan kekuasaan sosial, tetapi kekuasaan pribadi. Hanya satu orang yang menyepakati cara penghukuman, bukan seluruh orang menyepakatinya. Sebaliknya, politik adalah kekuasaan sosial dan sebagai kekuasaan sosial ia harus disepakati banyak orang sebelum suatu cara diterapkan. Politik menghendaki negosiasi, dari negosiasi baru dicapai kesepakatan. Dengan demikian, suatu kekuasaan politik adalah kekuasaan yang disepakati banyak orang, bukan hanya kemauan satu orang.

Ilmu Politik

Dengan luasnya cakupan, dapatkah politik dikatakan sebagai suatu ilmu layaknya ilmu Biologi, Fisika, atau Ekonomi ? Jawabannya adalah bisa. Namun, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu.

Ilmu adalah “pengetahuan yang disusun secara metodis, sistematis, obyektif, dan umum.” Metodis artinya menggunakan metode, cara, jalan yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dibicarakan. Sistematis artinya masing-masing unsur saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, sehingga dapat tersusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Obyektif artinya kebenaran dari hasil pemikiran dari suatu bidang dapat memperoleh bobot obyektif (sesuai kenyataan), tidak lagi bersifat subyektif (menurut pemikiran sendiri). Dan akhirnya, umum, artinya tingkat kebenaran yang mempunyai bobot obyektif tersebut dapat berlaku umum, di mana saja dan kapan saja.

Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah “apa yang kita peroleh dalam proses mengetahui … tanpa memperhatikan obyek, cara, dan kegunaannya.” Kita tahu bahwa sepeda beroda dua, manusia hidup mengalir darah dalam tubuhnya, sinar matahari adalah panas, atau pemerintah menerapkan kebijakan wajib belajar. Namun, kita sekadar tahu tanpa mendalami apa itu, bagaimana darah mengalir, ke mana dan untuk apa ? Atau, bagaimana sepeda yang cuma beroda dua tersebut dapat dikayuh seseorang dengan seimbang? Atau, bagaimana proses terjadinya keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar? Dengan kalimat lain, pengetahuan tidak berbicara mengenai aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis suatu obyek. Pengetahuan relatif tercerai-berai sementara ilmu relatif tersusun secara teratur. Ilmu dapat menambah pengetahuan, sementara pengetahuan disistematisasikan oleh ilmu.

Politik berasal dari bahasa Yunani POLIS yang artinya negara-kota. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Manakala manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau manakala mereka berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang kita semua namai sebagai POLITIK.[1]

Dengan demikian, kita dapat dikatakan tengah berpolitik ketika bersaing dengan tetangga sebelah rumah untuk jabatan sekretaris RT, atau supir angkot berdebat dengan oknum LLAJ bahwa pungli yang mereka lakukan sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Luas sekali pelajaran politik jika demikian, bukan ?

A New Handbook of Political Science menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik adalah the constrained use of social power (penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan).[2] Kata “kekuasaan sosial” ditekankan untuk membedakannya dengan “kekuasaan individual.” Ini akibat politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang mengesahkan sekelompok individu untuk memiliki “kekuasaan sosial” yang aplikasinya “dapat dipaksakan” atas setiap individu untuk menjamin keteraturan di dalam masyarakat itu sendiri.

Agar lebih jelas, berikut kami sampaikan definisi politik dari Gabriel A. Almond, et.al., di mana mereka mendefinisikannya sebagai:

“ … the activities associated with the control of public decisions among a given people and in a given territory, where this control may be backed up by authoritative and coercive means. Politics refers to the use of these authoritative and coercive means—who gets to employ them and for what purposes.”[3]

[“ … kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini—siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.”]

Definisi lain politik di masa modern juga dicatat oleh Hamid bahwa :

“ … modern definition of politics, however, covers the government of the state and that of other human organizations, where “government” means organized authority and implies the institutions of leadership and authoritative allocation of values.”[4]

[ … definisi politik di masa modern mencakup pemerintah suatu negara dan pula organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana “pemerintah” adalah otoritas yang terorganisir dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif.”]

Kata otoritatif merupakan konsep yang ditekankan dalam masalah politik. Otoritatif adalah kewenangan yang absah, diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Otoritas tersebut ada di suatu lembaga bernama “pemerintah”. Bukan suatu kekekuasaan politik jika lembaga yang melaksanakannya tidak memiliki otoritas. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya tatkala mereka sudah tidak memiliki kekuasaan atas masyarakatnya. Pemerintah-lah yang mengalokasikan nilai-nilai seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, kebudayaan, dan sejenisnya, ke tengah masyarakat. Dengan kekuasaan politik, pemerintah dapat memaksakan tindakannya atas setiap individu.

Andrew Heywood sekurangnya mengajukan 4 asumsi tatkala kata “politik” diucapkan. Keempat asumsi ini sama-sama diyakini merupakan konteks situasi tatkala kata politik disebutkan kendati memiliki obyek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah :[5]

1. Politik sebagai Seni Pemerintahan

Artinya, politik adalah penerapkan kendali di dalam masyarakat lewat pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.

2. Politik sebagai hubungan publik

Aristoteles dalam bukunya Politics, menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik lewat suatu komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat.” Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi State (kembangan publik) dan Civil Society (kembangan privat). Dalam “state” terletak institusi seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sementara dalam “civil society” terletak institusi seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya.

Masalahnya, masing-masing entitas dalam “civil society” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian, munculah konsep “state” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “state-civil society” inilah asumsi kedua politik diletakkan.

3. Politik sebagai kompromi dan konsensus

Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Baiknya politik suatu negara bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan lewat kompromi dan konsensus di atas “meja” bukan pertumpahan darah.

4. Politik sebagai kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain guna menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut.

Ontologi Ilmu Politik

Secara sederhana, ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau benda/hal/aspek apa yang dikaji. Epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana “ontologi” itu dipelajari, dibangun. Aksiologi adalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat diperuntukkan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan aspek-aspek khas ilmu, apapun bentuknya.

Aspek ontologi ilmu ekonomi misalnya adalah barang dan jasa. Aspek ontologi ilmu sosial (sosiologi) adalah kekerabatan antarmanusia, dan aspek ontologi ilmu fisika adalah materi serta gas. Ontologi berarti obyek-obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Lalu, bagaimana dengan ilmu politik sendiri ?

Secara ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu:

  1. Negara (state)
  2. Kekuasaan (power)
  3. Pengambilan keputusan (decision-making)
  4. Kebijaksanaan umum (public policy)
  5. Pembagian (distribution)

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Jika keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, maka pengambilan keputusan (decision-making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu dicapai. Kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakan memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Sementara itu, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang berharga pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.

Epistemologi Ilmu Politik

Secara sederhana, Epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalam membangun suatu ilmu, seseorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain yang mempengaruhi pikirannya saat membangun suatu ilmu. Sebagai contoh, pada abad pertengahan, pelajaran mengenai tata surya dipengaruhi suatu kesimpulan umum bahwa matahari mengelilingi bumi. Artinya, pusat dari tata surya adalah bumi, bukan matahari. Namun, pendapat ini berubah tatkala Nicolaus Copernicus melontarkan pendapat bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi melainkan sebaliknya. Dengan demikian, pelajaran mengenai sistem tata surya pun berubah.

Dalam ilmu politik, epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep PENDEKATAN. Arti dari pendekatan adalah dari sudut mana serta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan. Dalam mendidik anak, orang tua biasanya mendekati lewat 3 pendekatan: Otoriter, Laissez Faire, dan Demokratis. Jika otoriter, orang tua hanya mau dituruti pendapatnya oleh si anak, jika Laissez Faire cenderung membebaskan/membiarkan, dan jika demokratis akan menjak dialog dua arah. Berdasarkan periode kelahirannya, maka ilmu politik dapat dibagi ke dalam tiga pendekatan, yaitu:

  1. Pendekatan tradisional
  2. Pendekatan behavioral
  3. Pendekatan post-behavioral

Taksonomi dari perbedaan atas masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut ini:

Ketiga pendekatan dalam ilmu politik memang dikategorisasi berdasarkan periode. Ketiga pendekatan tersebut sesungguhnya lebih tertuju kepada aspek historis perkembangan ilmu politik ketimbang memberi suatu penjelasan yang lebih spesifik mengenai bagaimana kita menghampiri suatu fenomena politik.

Pendekatan tradisional muncul terlebih dahulu (sejak zaman Yunani Kuno) untuk kemudian secara berturut-turut, disusul dua pendekatan setelahnya. Para pemikir politik seperti Plato atau para ahli politik seperti Montesquieu, Jean Jacques Rousseau atau John Stuart Mill mendekati permasalah politik dengan pendekatan tradisional. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul pendekatan Behavioral yang coba memisahkan fakta dengan nilai dalam menganalisis permasalahan politik. Para teoretisi seperti David Easton, David E. Apter atau Gabriel A. Almond adalah contohnya. Saat pendekatan Behavioral dinilai tidak lagi “sensitif” di dalam menganalisa gejala politik, pada tahun 1960-an muncul pendekatan Postbehavioral. Teoretisi seperti Andre Gunder Frank, Cardoso, atau di Indonesia Arief Budiman (?) mencoba menganalisis gejala politik secara lebih komprehensif dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kepentingan apa yang sesungguhnya melandasi sebuah tindakan politik. Ketiga pendekatan ilmu politik ini tidak terpisah (terkotakkan) secara “zakelijk” (tepat/pasti) melainkan kadang tercampur satu sama lain.

Selain menggunakan pengkategorian atas tiga pendekatan di atas, pendekatan-pendekatan ilmu politik pun biasa dibagi ke dalam karakteristik atau ciri khas sudut pandang titik tolak pengamatan. masing-masing. Dengan demikian, pendekatan dapat dianalogikan seperti 6 orang yang coba menganalisa suatu rumah. Rumah misalkan saja terdiri atas 6 buah aspek, yaitu : fundasi, dinding, atap, halaman, distribusi air, dan keindahan ruangan. Orang yang meneliti sebuah rumah dari sisi fundasi tentu berbeda cara dan kesimpulannya dari orang yang mengamati melalui perspektif atap. Demikian pula, orang yang ahli sistem pengairan tidak dapat menyimpulkan hasil penelitian melalui perspektif halaman. Demikian pula halnya dalam ilmu politik. Pendekatan satu dengan pendekatan lain berbeda baik dalam hal meneliti serta menyimpulkan sebuah gejala politik.

Di dalam ilmu politik —-sekurang-kurangnya menurut David E. Apter—- terdapat 6 pendekatan dalam memahami fenomena politik. Keenam pendekatan tersebut memiliki pendukung dan karakteristik khasnya masing-masing. Namun, sama seperti masalah rumah tadi, meskipun keenam perspektif tersebut berbeda, tetapi tetap menganalisa satu bidang yaitu rumah. Di dalam politik demikian pula halnya, keenam pendekatan ini sama-sama menganalisa satu bidang, yaitu fenomena politik. Pendekatan-pendekatan ini menurut Apter terdiri atas Filsafat Politik, Institusionalisme, Behavioralisme, Pluralisme, Strukturalisme, dan Developmentalisme. Paparan berikutnya akan digunakan untuk merinci masing-masing pendekatan secara satu per satu.

Filsafat Politik

Filsafat politik adalah suatu pendekatan ilmu politik yang relatif abstrak sebab berbicara pada dataran filosofis kegiatan politik. Pendekatan ini mengkaji mengapa suatu negara terbentuk, apa tujuan negara, siapa yang layak memerintah, di mana posisi ideal penguasa dengan yang dikuasai, juga menyinggung masalah moral politik. Dalam pendekatan filsafat politik dikenal empat tradisi besar yaitu tradisi klasik, pertengahan, pencerahan, dan radikal.

A. Tradisi Klasik (Plato dan Aristoteles)

Plato hidup pada masa ketika negara-kota Athena menjadi rebutan dari orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Plato mempromosikan filsafat politiknya demi memberi arahan yang benar seputar bagaimana menyeenggarakan kehidupan bernegara.

Bagi Plato, kehidupan negara yang sempurna akan tercapai jika prinsip-prinsip keadilan ditegakkan. Keadilan —menurut Plato— adalah tatanan keseluruhan masyarakat yang selaras dan seimbang. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis, di mana masig-masing anggota memperoleh kedudukan sesuai dengan kodrat dan tingkat pendidikan mereka.

Negara, bagi Plato, terdiri atas tiga golongan besar, yaitu (1) para penjamin makanan (pekerja); (2) para penjaga; dan, (3) para pemimpin. Para pekerja terdiri atas mereka yang bekerja agar barang-barang kebutuhan manusia dapat tersedia: para petani, tukang, pedagang, buruh, pengemudi kereta, dan pelaut. Karena mereka hanya memahami kepentingan mereka sendiri, mereka harus harus diatur agar hidupnya selaras dengan kepentingan umum oleh para penjaga.

Golongan kedua (para penjaga) mengabdikan seluruh hidupnya demi kepentingan umum. Untuk itu, golongan penjaga dilarang untuk memuaskan kepentingan pribadi masing-masing. Mereka dilarang berkeluarga, wanita dan anak dimiliki bersama, tidak boleh punya milik pribadi, serta hidup, makan serta tidur bersama-sama. Golongan penjaga ‘disapih’ sejak umur 2 tahun, diberi pendidikan yang materinya mengarah pada tertib dan kebijaksanaan seperti filsafat, gimnastik, dan musik.

Golongan ketiga (para pemimpin) dipilih di antara para penjaga, khususnya mereka yag paling memahami filsafat (ahlinya: filosof). Dengan demikian, seorang penguasa bagi Plato harus seorang filosof-raja. Dengan menguasai filsafat, seorang raja akan mampu memahami melihat hakikat-hakikat rohani di belakang bayang-bayang inderawi yang selalu berubah-ubah ini. Hal ini mungkin dilakukan oleh sebab filsuf-raja telah melepaskan diri dari ikatan-ikat nafsu dan indera serta bebas dari pamrih. Sebab itu dapat dikatakan ahwa sumber kekuasaan adalah PENGETAHUAN yang dicapai melalui pendidikan.

Pemikiran Plato mengenai politik dapat dilihat pada skema berikut:

[Skema dikutip dari J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.158-184.]

Aristoteles (384-322 sM) mempersamakan tujuan negara dengan tujuan manusia: Menciptakan kebahagiaan (Eudaimonia). Manusia adalah makhluk sosial sekaligus zoon politikon (makhluk politik), sebab manusia tidak dapat berbuat banyak demi mencapai kebahagiaan tanpa bantuan orang lain. Sebab itu, manusia harus mau berinteraksi di dalam negara (berinteraksi dengan orang lain) demi mencapai kebahagiaan hidup sendiri dan bersama.

Dengan demikian, tugas negara bagi Aristoteles pun jelas: Mengusahakan kebahagiaan hidup warganegaranya. Aristoteles menentang gagasan Plato untuk menyerahkan kekuasaan negara hanya kepada filosof-raja yang tanpa konstitusi. Sebaliknya, Aristoteles menyarankan pembetukan suatu negara bernama POLITEIA (negara yang berkonstitusi). Pemimpin negara adalah orang yang ahli dan teruji kepemimpinannya secara praktis, bukan filsuf yang hanay duduk di ‘menara gading.’ Sumber kekuasaan dalam Politeia adalah hukum.

Bagi Aristoteles, kekuasaan suatu negara harus berada di tangan banyak orang agar suatu keputusan tidak dibuat secara pribadi melainkan kolektif. Namun, kekuasaan tersebut jangan berada di tangan golongan miskin atau kaya, melainkan golongan menengah. Artinya, bentuk kekuasaanya berada di tengah-tengah antara oligarki dengan demokrasi. Satu hal penting lain, seluruh penguasa harus takluk kepada hukum. Bagi Aristoteles pun, negara sama seperti organisme: Ia mampu berkembang dan mati.

Secara sederhana, pemikiran Aristoteles mengenai politik dapat dilihat pada skema berikut ini:

[Skema dikutip dari J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.158-184.]

Aristoteles menekankan pentingnya konstitusi campuran yang merupakan aturan dasar kehidupan bernegara. Kontitusi ini harus menunjuk kebahagiaan setiap individu sebagai hal ideal yang harus dicapai suatu negara. Kebahagiaan secara praktis diturunkan ke dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan praktis. Setiap kebijaksanaan menghasilkan pilihan-pilihan baru bagi para warganegara yang nantinya diwujudkan ke dalam bentuk konstitusi campuran.

B. Tradisi Abad Pertengahan (Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan Martin Luther)

Santo Agustinus (13 Nopember 354 M – 28 Agustus 430 M)

Agustinus menulis magnum opus-nya De Civitate Dei (Kota Tuhan). Ia membagi negara ke dalam dua substansi: Sekuler dan Surgawi. Negara sekuler (diaboli) adalah negara yang jauh dari penyelenggaraan hukum-hukum Tuhan, sementara negara surgawi sebaliknya. Negara Surgawi (disebut pula negara Allah) ditandai oleh penjunjungan tinggi atas kejujuran, keadilan, keluhuran budi, serta keindahan. Negara sekuler ditandai oleh kebohongan, pengumbaran hawa nafsu, ketidakadilan, penghianatan, kebobrokan moral, dan kemaksiatan. Konsepsi negara surgawi dan diaboli dianalogikan Agustinus seperti kisah Kain dan Habel. Perilaku Kain yang negatif mencerminkan pengumbaran hawa nafsu, sementara perilaku Habel mencerminkan ketaatan pada Tuhan.

Santo Thomas Aquinas (1225-1274 M).

Magnum opus Aquinas adalah “Summa Theologia.” Berbeda dengan Agustinus, Aquinas menyatakan bahwa negara adalah sama sekali sekuler. Negara adalah alamiah sebab tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang hidup di dunia. Namun, kekuasaan untuk menjalankan negara itulah justru yang berasal dari Hukum Tuhan (Divine Law). Sebab itu, kekuasaan harus diperguakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan hukum Tuhan.

Penguasa harus ditaati selama ia mengusahakan terselanggaranya keptingan umum. Jika penguasa mulai melenceng, rakyat berhat untuk mengkritik bahkan menggulingkannya. Namun, Aquinas menyarakankan “Jangan melawan penguasa yang tiran, kecuali sungguh-sungguh ada seseorang yang mampu menjamin stabilitas setelah si penguasa tiran tersebut digulingkan.”

Martin Luther (1484-1546 M)

Tahun 1517 memberontak terhadap kekuasaan gereja Roma. Sebab-sebab pemberontakannya adalah mulai korupnya kekuasaan Bapa-Bapa gereja, isalnya mengkomersilkan surat pengampunan dosa (surat Indulgencia). Luther juga meulai prithatin akan gejala takhayulisme dan mitologisasi patung-patung orang-orang suci gereja. Keprihatinan lain Luther adalah anggapan suci yang berlebihan atas para pemuka agama, sebab sesungguhnya mereka pun manusia biasa.

Sebab itu, berbeda dengan pemikiran Katolik pertengahan, Luther menyarakan pemisahan kekuasaan gereja (agama) dengan kekuasaan negara (sekuler). Luther menuntut Paus agar mengakui kekuasaan para raja dengan tidak mengintervensi penyelenggaraan kekuasaan dengan dalih-dalih penafsiran kitab suci. Akhirnya, gereja harus ditempatkan di bawah pengawasan negara. Penyembahan Tuhan lalu dijadikan penghayatan oleh subyek bukan terlembaga seperti gereja Katolik.

Secara umum, pemikiran Agustinus, Aquinas, dan Luther berada dalam konsep umum teokrasi (pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan). Secara sederhana, dapat dirangkum ke dalam bagan berikut:

[Skema dikutip dari J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.158-184.]

C. Tradisi Pencerahan (kembali ke persoalan duniawi)

Niccolo Machiavelli (1469-1527 M).

Dalam magnum opus-nya “Il Principe” (sang pangeran), Machiavelli menandaskan bahwa kekuasaan merupakan awal dari terbentuknya negara. Negara adalah simbol kekuasaan politik tertinggi yang sifatnya mencakup semua dan mutlak. Berbeda dengan pemikiran Agustinus, Aquinas, dan Luther, bagi Machiavelli kekuasaan ada di dalam dirinya sendiri, mutlak, bukan berasal dari Tuhan atau doktrin agama manapun. Justru, agama, moral bahkan Tuhan, dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan oleh para penguasa.

Il Principe menceritakan soal apa yang seharusnya dilakukan seorang raja untuk mempertahankan atau menambah kekuasaannya. Raja harus licik sekaligus jujur. Tujuan seorang penguasa adalah mempertahankan kekuasaan dan untuk itu, ia harus menyelenggarakan kesejahteraan rakyat secara umum agar si penguasa tersebut semakin dicintai dan didukung rakyat agar terus berkuasa.

Thomas Hobbes (1588-1679 M).

Magnum opus-nya Thomas Hobbes adalah “Leviathan.” Bagi Hobbes, manusia adalah serigala bagi sesamanya (homo homini lupus), sebab manusia secara mendasar memiliki naluri-naluri ‘buas’ di dalam dirinya. Situasi dalam masyarakat sebelum adanya negara adalah Bellum Omnium Contra Omnes (perang semua lawan semua). Untuk mengatasi situasi perang tersebut perlu dibentuk negara guna menciptakan stabilitas dan kedamaian.

Hobbes berbeda dengan Aristoteles sebab memperbolehkan pemerintahan tanpa konstitusi. Bagaimana raja terjaga dari kemungkinan penyelewengan kekuasaan? Hobbes menjawa: “Tidak mungkin sebab raja dituntun oleh hukum moral di alam dirinya!”

John Locke (1632-1704 M)

Magnum opusnya John Locke “Two Treatises of Government.” Menurut Locke, manusia pada dasarnya adalah baik, tetapi ia berangsur-angsur memburuk perilakunya karena menjaga harta milik dari jarahan individu lain. Sebab itu, negara dibutuhkan untuk menjamin hak milik pribadi.

Namun, negara yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan kekuasaan yang ada harus dibeda-bedakan. Locke berbeda dengan Hobbes, bahwa kekuasaan seorang raja harus dibatasi. Dan tidak hanya itu, Locke menyarankan adanya 3 bentuk kekuasaan yang terpisah, yaitu:

  1. Legislatif (pembuat UU)
  2. Eksekutif (pelaksana UU)
  3. Federatif (hubungan dengan luar negeri) —- sementara dipegang eksekutif.

Locke menyarankan diselenggarakannya demokrasi perwakilan, di mana wakil-wakil rakyat yang membuat undang-udang. Namun, “rakyat” yag diwakili tersebut adalah laki-laki, dan berasal dari kelas borjuis.

Montesquieu (1689-1755 M).

Magnum opus dari Montesquieu adalah “The Spirit of the Laws.” Buku ini terdiri atas 31 buku yang dibagi ke dalam 6 bagian, dengan rincian berikut:

  1. hukum secara umum dan bentuk-bentuk pemerintahan
  2. pengaturan militer dan pajak
  3. ketergantugan adat kebiasaan atas iklim dan kondisi alam suatu wilayah
  4. perekonomian.
  5. agama
  6. uraian tentang hukum Romawi, Perancis, dan Feodalisme.

Untuk menjamin kebebasan warganegara, Montesquieu merasa perlu untuk memisahkan tiga jenis kekuasaan, yaitu Legislatif (membuat UU), Eksekutif (melaksanakan UU), dan Yudikatif (mengawasi pembuatan dan pelaksanaan UU).

Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M).

Magnum opus Rousseau adalah “The Social Contract.” Dalam karya tersebut, Rousseau menyebutkan bahwa negara terbentuk lewat suatu perjanjian sosial. Artinya, individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara.

Negara berdaulat selama diberi mandat oleh rakyat. Kedaulatan tersebut akan tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi sesuai kehendak rakyat. Dalam menjalankan hidup keseharian negara, Rousseau tidak menghendaki demokrasi perwakilan melainkan lagsung. Artinya, setiap masyarakat tidak mewakilkan kepentinga politiknya pada seseorang atau sekelompok orang, tetapi sendiri melakukannya di kehidupan publik. Masing-masing rakyat datang ke pertemuan umum dan menegosiasikan kepentingannya dengan individu lain.

Secara umum, pendekatan filsafat politik tradisi pencerahan dapat dilihat pada bagan berikut:


[Skema dikutip dari J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.158-184.]

D. Tradisi Modern

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Magnum Opus-nya “The Phenomenology of Mind.” Menurut Hegel ada satu kekuatan absolut yang sedang bekerja di dunia ini. Kekuatan tersebut ia sebut Ide Mutlak. Ide mutlak bergerak dalam sejarah dan bentuk yang paling sempurna adalah negara. Negara berasal dari gerak dialektis (pertentangan) di tengah masyarakat. Pertentangan mengalami penyelesaian melalui media terbentuk dan terselenggaranya negara. Dengan demikian, negara adalah bentuk tertinggi pengorganisasian manusia dan ia mengatasi kepentingan-kepentingan individu. Kepentingan negara harus didahulukan ketimbang yang terakhir.

Karl Heinrich Marx

Magnum opus-nya Manifesto Komunis (bersama Friedrich Engels). Marx (murid Hegel) menentang gurunya . Ia menyatakan bahwa negara cuma sekadar alat dari kelas ‘kaya’ ekonomis untuk mengisap kelas ‘miskin’ (proletar). Dengan adanya negara, penindasan kelas pertama atas yang kedua berlanjut. Penindasan hanya dapat dihentikan jika negara dihapuskan. Pengahapusan negara melalui revolusi proletariat.

John Stuart Mill

Magnum opusnya “On Liberty.” Mill amat menjunjung tinggi kehidupan politik yang negosiatif. Baginya, negara muncul hanya sebagai instrumen untuk menjamin kebebasan individu. Bagi Mill, hal yang harus diperbuat negara adalah menciptakan Greatest Happines for Greates Number (kebahagian terbesar untuk jumlah yang terbesar). Bagi Mill, dengan demikian, prinsip mayoritas harus dijunjung tinggi dalam suatu negara. Baginya, yang ‘banyak’ harus didahulukan ketimbang yang sedikit.

Pendekatan Institusional

Pendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Pendekatan institusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untuk mengaplikasikan ide-ide ke alam kenyataan.

Secara sederhana, pendekatan institusional dapat dilihat pada skema berikut :


[Skema dikutip dari David E. Apter, Pengantar Analisa Politik (Jakarta: Rajawali, 1985), h.245. ]

Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi. Obyek konstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan. Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum. Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistem pemerintahannya berjenis parlementer atau presidensil. Negara federal adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negara kesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir.

Badan pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif. Anggota badan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum. Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara di sistem presidensil oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri dari keanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh presiden. Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupun eksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antara legislatif versus eksekutif.

Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan antara kepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping partai, terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan politik tanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan, yaitu suatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan umum di tingkat parlemen. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasi negara). Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya elakukan pelayanan publik.

Pendekatan Behavioral

Jika pendekatan Institusionalisme meneliti lembaga-lembaga negara (abstrak), pendekatan behavioralisme khusus membahas tingkah laku politik individu. Behavioralisme menganggap individu manusia sebagai unit dasar politik (bukan lembaga, seperti pendekatan Institusionalisme). Mengapa satu individu berperilaku politik tertentu serta apa yang mendorong mereka, merupakan pertanyaan dasar dari behavioralisme.

Misalnya, behavioralisme meneliti motivasi apa yang membuat satu individu ikut dalam demonstrasi, apakan individu tertentu bertoleransi terhadap pandangan politik berbeda, atau mengapa si A atau si B ikut dalam partai X bukan partai Y?

Pendekatan Plural

Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat terdiri atas beraneka ragam kelompok. Penekanan pendekatan pluralisme adalah pada interaksi antar kelompok tersebut. C. Wright Mills pada tahun 1961 menyatakan bahwa interaksi kekuasaan antar kelompok tersusun secara piramidal. Robert A. Dahl sebaliknya, pada tahun 1963 menyatakan bahwa kekuasaan antar kelompok relatif tersebar, bukan piramidal. Peneliti lain, yaitu Floyd Huter menyatakan bahwa karakteristik hubungan antar kelompok bercorak top-down (mirip seperti Mills).

Pendekatan Struktural

Penekanan utama pendekatan ini adalah pada anggapan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sebuah negara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, buka oleh mereka yang duduk di posisi lembaga-lembaga politik. Misalnya, pada zaman kekuasaan Mataram (Islam), memang jabatan raja dan bawahan dipegang oleh pribumi (Jawa). Namun, struktur masyarakat saat itu tersusun secara piramidal yaitu Belanda dan Eropa di posisi tertinggi, kaum asing lain (Cina, Arab, India) di posisi tengah, sementara bangsa pribumi di posisi bawah. Dengan demikian, meskipun kerajaan secara formal diduduki pribumi, tetapi kekuasaan dipegang oleh struktur teratas, yaitu Belanda (Eropa).

Contoh lain dari strukturalisme adalah kerajaa Inggris. Dalam analisa Marx, kekuasaan yang sesungguhnya di Inggris ukan dipegang oleh ratu atau kaum bangsawasan, melainkan kaum kapitalis yang ‘mendadak’ kaya akibat revolusi industri. Kelas kapitalis inilah (yang menguasai perekonomian negara) sebagai struktur masyarakat yang benar-benar menguasai negara. Negara, bagi Marx, hanya alat dari struktur kelas ini.

Pendekatan Developmental

Pendekatan ini mulai populer saat muncul negara-negara baru pasca perang dunia II. Pendekatan ini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannya di sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi, terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi.

Karya klasik lain ditengarai oleh karya Samuel P. Huntington dalam “Political Order in Changing Society” pada tahun 1968. Karya ini membantah kesimpulan Daniel Lerner. Bagi Huntington, mobilitas sosial tidak secara linear menciptakan demokrasi, tetapi dapat mengarah pada instabilitas politik. Menurut Huntington, jika partisipasi politik tinggi, sementara kemampuan pelembagaan politik rendah, akan muncul situasi disorder. Bagi Huntington, hal yang harus segera dilakukan negara baru merdeka adalah memperkuat otoritas lembaga politik seperti partai politik, parlemen, dan eksekutif.

Kedua peneliti terdahulu berbias ideologi Barat. Dampak dari ketidakmajuan negara-negara baru tidak mereka sentuh. Misalnya, negara dengan sumberdaya alam makmur megapa tetap saja miskin. Penelitian jenis baru ini diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank melalui penelitiannya dalam buku “Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Bagi Frank, penyebab terus miskinnya negara-negara ‘dunia ketiga’ adalah akibat : modal asing, perilaku pemerintah lokal yang korup, dan kaum borjuis negara satelit yang ‘manja’ pada pemerintahnya. Frank menyarankan agar negara-negara ‘dunia ketiga’ memutuskan seluruh hubungan dengan negara maju (Barat).

Aksiologi Ilmu Politik

Ilmu kedokteran berorientasi pada peningkatan standar kesehatan masyarakat. Ilmu ekonomi pada bagaimana seseorang dapat makmur secara material atau ilmu militer pada penciptaan prajurit-prajurit yang dapat menjamin keamanan negara. Ketiganya adalah aksiologi. Aksiologi adalah guna dari suatu ilmu atau, untuk apa ilmu tersebut diperuntukkan nantinya.

Aksiologi ilmu politik adalah untuk memberi “jalan atau cara” yang lebih baik dalam hal negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Ilmu politik (menurut Aristoteles) bertujuan untuk “membahagiakan hidup manusia” yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Secara khusus, bagi seorang mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, ilmu politik diharapkan akan memberi wawasan baru bahwa dalam kerja keseharian, sebagai administratur negara ia berada dalam suatu kawasan yang bernama negara. Ia terikat oleh aturan-aturan (legislasi) yang dibuat pemerintah (DPR dan Eksekutif). Bagi seorang mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga, belajar politik diharapkan akan memberi wawasan bahwa kelompok-kelompok ekonomi amat terpengaruh oleh sebuah keputusan politik, dan sebaliknya, suatu kondisi ekonomi akan memberi pengaruh-pengaruh tertentu atas kehidupan politik.

Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Lain

Ilmu politik tidak benar-benar bersifat independen (berdiri secara bebas). Ilmu politik juga dipengaruhi oleh ilmu lain. Pengaruh ini dapat dilihat dari konsep-konsep (gagasan) dari ilmu-ilmu lain tersebut yang dipakai dalam studi politik. Di bawah ini hanya akan diajukan contoh pengaruh dari ilmu sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat, antropoloogi, teologi (ilmu ketuhanan) dan ilmu jurnalistik serta para praktisi politik:

Meskipun dipinjam, konsep-konsep tersebut di atas telah terinternalisasi dengan baik sehingga menjadi konsep-konsep mapan di dalam ilmu politik. Beberapa konsep dari yag disebut di atas akan kembali kita temui dalam materi-materi Pengantar Ilmu Politik selanjutnya.

Sub-sub Disiplin Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan suatu bidang keilmuwan yang cukup luas. Dengan demikian, para pakar yang tergabung ke dalam International Political Science Association merasa perlu untuk membagi disiplin ilmu politik ke dalam sub-sub disiplin yang lebih rinci. Ada 9 subdisiplin yang berada dalam naungan ilmu politik, yaitu:

  1. Ilmu Politik (Political Science). Bidang ini membahas bagaimana politik dapat dianggap sebagai bidang ilmu tersendiri, sejarah ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain.
  2. Lembaga-lembaga Politik. Bidang ini mempelajari lembaga-lembaga politik formal yang mencakup: sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dewan legislatif, struktur pemerintahan, otoritas sentral, sistem peradilan, pemerintahan lokal, pelayanan sipil, serta angkatan bersenjata.
  3. Tingkah Laku Politik. Bidang ini mempelajari tingkah laku politik bukan hanya aktor dan lembaga politik formal, tetapi juga aktor dan lembaga politik informal. Misalnya mempelajari perilaku pemilih dalam ‘mencoblos’ suatu partai dalam Pemilu, bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan dalam suatu sekolah, bagaimana seorang atau sekelompok kuli panggul memandang presiden di negara mereka.
  4. Politik Perbandingan. Politik perbandingan adalah suatu subdisiplin ilmu politik yang mempelajari: (a) Perbandingan sistematis antarnegara, dengan maksud untuk mengidentifikasi serta menjelaskan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan yang ada di antara negara yang diperbandingkan, dan (b) Suatu metode riset soal bagaimana membangun suatu standar, aturan, dan bagaiana melakukan analisis atas perbandingan yang dilakukan.
  5. Hubungan Internasional. Bidang ini mempelajari politik internasional, politik luar negeri, hukum internasional, konflik internasional, serta organisasi-organisasi internasional. Singkatnya, segala aktivitas politik yang melampaui batas yuridiksi wilayah satu atau lebih negara.
  6. Teori Politik. Bidang ini secara khusus membahas pembangunan konsep-konsep baru dalam ilmu politik. Misalnya mengaplikasikan peminjaman konsep-konsep dari ilmu sosial lain guna diterapkan dalam ilmu politik. Konsep-konsep yang dibangun oleh subdisiplin Teori Politik nantinya digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik yang ada. Misalnya, saat ini ilmu politik telah mengaplikasi suatu teori baru yaitu FEMINISM THEORY. Teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena maraknya gerakan-gerakan perempuan di hampir seluruh belahan dunia. Atau, untuk menjelaskan politik “menutup” diri Jepang dan Amerika Serikat (sebelum Perang Duia I), diterapkan teori ISOLASIONISME (pinjaman dari bahasa jurnalistik).
  7. Administrasi dan Kebijakan Publik. Subdisiplin ini mempelajari rangkuman aktivitas pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui agen), di mana aktivitas ini mempengaruhi kehidupan warganegara.
  8. Ekonomi Politik. Sub disiplin ini menekankan pada perilaku ekonomi dalam proses politik serta perilaku politik dalam pasar (marketplace).
  9. Metodologi Politik. Subdisiplin ini khusus mempelajari paradigma (metodologi) serta metode-metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu politik. Apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang akan digunakan dalam suatu penelitian, masuk ke dalam subdisiplin ini. Demikian pula aneka ragam uji statistik (dalam tradisi behavioral analysis) yang digunakan untuk menganalisis data.

—————————————

Referensi 

  1. Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 2-3.
  2. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996), p.7.
  3. Gabriel A. Almond, et.al., Comparative Politics Today: A World View, Eigth Edition, (Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc., 2004) p. 2.
  4. Eltigani Abdelgadir Hamid, The Quran and Politics : A Study of the Origins of Political Thought in the Makkan Verses (London: The International Institute of Islamic Thought, 2004) p. 2
  5. Andrew Heywood, Politics, 2nd Edition (New York: Palgrave MacMillan, 2002) p.7-12.
  6. Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 2-3.
  7. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996), p.7.
  8. Gabriel A. Almond, et.al., Comparative Politics Today: A World View, Eigth Edition, (Delhi : Dorling Kindersley Publishing, Inc., 2004) p. 2.
  9. Eltigani Abdelgadir Hamid, The Quran and Politics: A Study of the Origins of Political Thought in the Makkan Verses (London : The International Institute of Islamic Thought, 2004) p. 2
  10. Andrew Heywood, Politics, 2nd Edition (New York: Palgrave MacMillan, 2002) p.7-12.
  11. Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1997), h.29.
  12. Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h.293.
  13. Richard Bellamy and Andrew Mason, eds., Political Concepts, (Manchester: Manchester University Press, 2003).
  14. Ibid., p.2.
  15. Terapan keenam pendekatan ini mengacu kepada David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985).
  16. Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 187-8.
  17. J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Skema pemikiran politik Plato, Aristoteles, Abad Pertengahan dan Abad Pencerahan mengacu pada sumber ini.
  18. Mogens Herman Hansen, POLIS: An Introduction to the Greek City-States (New York : Oxford University Press, 2006) p.110-1.
  19. Aristoteles ini juga merupakah guru filsafat, kebijakan, dan politik bagi Alexander the Great atau Iskandar Agung, penakluk dari Macedonia yang amat menghormati kebudayaan dan kebiasan yang berlaku di masyarakat wilayah taklukannya. Banyak penduduk wilayah taklukan Iskandar yang lebih memilih untuk dipimpin olehnya tinimbang penguasa asli mereka.
  20. Mengacu pada Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Gramedia, 2001).
  21. Lee Cameron McDonald, Western Political Theory Part 2: From Machiavelli to Burke, (Pomona: Harcourt race Jovanovich, 1968), p.194-207. Bahasan yang cukup populer (berupa cerita gambar) dapat dilihat dalam Pax Benedanto, Politik Kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli : Il Principe, (Jakarta: Gramedia, 1999). Seluruh buku.
  22. David Robertson, The Routledge Dictionary of Politics, Third Edition (New York: Routledge, 2002) p.292.
  23. David Robertson, The Routledge …, op.cit. p. 225.
  24. Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, (Semarang: ISEA, 2002). Seluruh buku.
  25. David Robertson, The Routledge …, op.cit., p. 313.
  26. David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.245.
  27. Mark C. Miller, “NeoInstitutionalisme” dalam John T. Ishiyama and Marijke Breuning, eds., 21st Century Political Science : A Reference Handbook (California : Sage Publications, Inc., 2011) pp. 22-8.
  28. S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 94-102.
  29. David E. Apter, Pengantar …, op.cit., h.465-467. Lihat juga Ronald H. Chilcote, Theories …, op.cit., p.358.
  30. Robert A. Dahl. (ed.), Regimes and Oppositions., (Yale University Press, 1974). Bab pendahuluan.
  31. Ronald H. Chilcote, Theories …, op.cit., , p.358.
  32. Ibid.
  33. Samuel P. Huntington. Political Order in Changing Societies. (New Haven: Yale University Press, 1968. ) p.5.
  34. Ronald H. Chilcote, Theories …, op.cit., p..290-1.
  35. Mark Rowth, Great Jobs for Political Science Majors, 2nd Edition (New York : McGraw-Hill, 2003).
  36. I.J.G. Fergusson, Fergusson’s Career in Focus: Politics (New York: Fact on File, 2005).
  37. Didasarkan atas Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, Handbook …, op.cit. p.103.
  38. Bidang-bidang ini merujuk pada ibid., Seluruh bab.

Source :http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/konsep-dan-metodelogi-ilmu-politik.html
tags:

pengertian ilmu politik dan pendekatan-pendekatan ilmu politik konsep dasar ilmu politik definisi politik ilmu politik pendekatan filsafat politik cabang politik karir politik machiavelli luther marx mill hegel pengertian politik, konsep ilmu politik, pengertian negara, pengertian kekuasaan, paradigma ilmu politik, pendekatan dalam ilmu politik, pendekatan filsafat politik, konsep politik aristoteles, konsep politik karl marx, konsep politik john locke, konsep dasar ilmu politik, pendekatan behavioral politik, kekuasaan menurut aristoteles, seta basri, stia sandikta, mata kuliah pengantar ilmu politik konsep dasar ilmu politik definisi politik ilmu politik pendekatan filsafat politik cabang politik karir politik.

Al-Quran & Shunah Sebagai Pedoman Hidup

اَلْحَمْدُ للهِ الْقَائِلِ : وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ  الْعِقَابِ.Erwin Yuda Pranata

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، إِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاتمَوُْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْن.

Al-Quran dan as-Sunnah yang menjadi pegangan seluruh ummat Islam di dunia ini adalah dua sumber utama perundangan Islam. Oleh itu,  wajib ummat Islam menerima kedua-duanya tanpa menolak salah satu darinya kerana kedua-duanya adalah sumber rujukan yang mampu menjadi penunjuk arah dalam kehidupan di samping berupaya menangani pelbagai halangan,cabaran dan ancaman terhadap akhlak dan moral masyarakat .

Dengan rasa ikhlas saya ingin berpesan, marilah kita menjadikan amalan membaca Al-Quran setiap hari sekurang-kurangnya satu ayat sehari dan mengikut kaedah yang betul bagi mengelak kesalahan pada makna sebenar. Begitu juga dengan Hadis Rasulullah s.a.w,  ia perlu diteliti supaya  kita tidak tandus mencari panduan hidup. Dalam masa yang sama kita perlu merujuk kepada golongan pakar dalam kedua-dua bidang tersebut bagi mengelak sebarang kekeliruan dan salah faham. Ini penting bagi memastikan apa yang disampaikan bertepatan dengan disiplin ilmu. Mudah-mudahan kita semua mencapai kejayaan dalam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dan pedoman hidup .

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

Bermaksud : ” Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang ( Arab ) yang ummiyyin, seorang Rasul  (Nabi Muhammad) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya), dan membersihkan mereka (daripada iktikad yang sesat), serta mengajarkan mereka kitab Allah ( Al-Quran ) dan hikmat ( pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat ). Dan sesungguhnya mereka sebelum ( kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata ” .

بَارَكَ اللهُ لِىْ وَلَكُمْ فِىْ القُرْءَانِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الحَكِيْمِ، وَتَقَبَّلَ مِنِّىْ وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، أَقُولُ قَوْلِى هذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِىْ وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِيْن وَالمُؤْمِنَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ المُسْتَغْفِرِيْنَ وَيَـا نَجَاةَ التَّائِبِيْن.

Keharusan Judicial Review UU Pidana untuk Pelaku LGBT

Dr. H. Jeje Zainudin

Perkembangan gerakan para pengidap kelainan seksual LGBT di seluruh dunia semakin mengkhawtirkan. Mereka memaksakan agar pandangan masyarakat berubah terhadap mereka. Perilaku mereka ingin dianggap normal. Bukan hanya itu, mereka juga bergerak untuk mengubah hukum dan perundang-undangan agar melindungi perilaku bejat mereka. Hasilnya: Belgia, Belanda, Lima Puluh Negara bagian Amerika Serikat, dan belasan negara lainnya akhirnya menerima dan mengakui eksistensi keabsahan komunitas LGBT dengan mengubah hukum di negara masing-masing. Gerakan hukum ini juga tengah diperjuangkan aktivis LGBT di Indonesia. Tulisan ini akan mencoba melihat melihat celah yang mereka gunakan untuk berusaha melegalkan perbuatan nista mereka.

 

Pandangan Hukum Positif Indonesia terhadap LGBT

Selama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besarnya masih berpihak kepada keyakinan agama dan budaya masyarakat yang menolak perilaku LGBT. Hal itu dapat dilihat di antaranya dalam beberapa UU berikut.

Pertama, dalam Undang-Undang No.1 Thaun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan. Di sana disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal ini dengan jelas dan terang menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui perkawinan secara heteroseksual, yaitu perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, tegasnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Selain itu ditambahkan bahwa perkawinan bukan semata memenuhi hasrat biologis tetapi bertujuan suci sebagai bagian dari ibadah kepada Allah untuk membangun rumah tangga bahagia dan kekal.

Kedua, pada Pasal ke-2nya disebutkan lebih rinci, antara lain: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang peraturan yang lebih khusus bagi umat Islam dalam masalah perkawinan ini diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 2 KHI dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ketiga, pasal ke-3 dan ke-4 juga semakin menguatkan lagi model perkawinan di atas: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan undang-undang Perkawinan di atas menutup pintu rapat-rapat kemungkinan terjadinya perkawinan yang diajukan atau dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Undang-undang tersebut juga menolak perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga pelaku perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Maka pelaku LGBT yang berkeinginan mendapatkan pengakuan hukum yang mengabsahkan ikatan antara dua manusia yang berjenis kelamin sama adalah mustahil dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi juga sebagai suatu pelanggaran hukum.

Oleh sebab itulah kelompok pembela HAM Liberal dan pendukung perilaku menyimpang LGBT selalu mencari cara dan peluang untuk melakukan judicial review atau revisi terhadap undang-undang perkawinan ini. Mereka menilai undang-undang ini penuh diskriminasi.

 

Menutup Celah Hukum Legalisasi LGBT

Dalam usaha merombak penolakan hukum Indonesia terhadap LGBT, mereka kemudian membenturkannya dengan perundang-undangan lain yang memang berpotensi ditafsirkan sebagai dukungan terhadap perilaku LGBT. Di antara yang mereka gunakan adalah mengenai HAM dan KUH Pidana. Oleh sebab itu, penting juga kita memahami bagaimana mereka menggunakan celah hukum ini dan bagaimana kita menutupnya.

 

Pertama, penunggangan HAM

Di antara upaya para pendukung LGBT dalam mencari legitimasi dari perundang-undangan, mereka gencar mensosialisasikan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun kecenderungan orentasi seksual. Di sini kita mesti memahami secara cerdas bagaimana mereka membangun opini sesat. Misalnya mengubah istilah LGBT dari yang biasa disebut “penyimpangan orentasi seksual” menjadi “perbedaan orentasi seksual”. Jika suatu perilaku adalah “menyimpang” maka maknanya jelas ia adalah sesuatu penyakit yang tidak normal dari apa yang seharusnya karenanya harus dicarikan obat penyembuhannya. Tetapi dengan ungkapan “perbedaan” maka LGBT dikesankan sebagai sesuatu perilaku yang normal meskipun berbeda dari keumuman masyarakat, dan oleh karena itu ia harus diakui dan ditolerir. Pada akhirnya mereka mengkampanyekan perilaku LGBT sebagai bagian dari hak asasi seseorang warga negara yang harus dihormati oleh masyarakat dan dilindungi secara hukum.

Bagaimanakah sebetulnya HAM Indonesia mengatur masalah LGBT ini? Sebenarnya tidak ada pasal peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebutkan maupun mengaturnya. Hanya saja, dalam Undang-undang Dasar RI 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia dikatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasaannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jadi kebebasan atas nama HAM di Indonesia haruslah berdasarkan pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang pertimbangan pembatasan tersebut di antaranya berdasar nila-nilai moral dan agama. Tidak ada satu pun adat istiadat, moral. apalagi agama yang ada di Indonesia yang mengakui perilaku LGBT sebagai sesuatu yang normal.

Pengertian HAM Sendiri berdasar Undang-undang No. 39. Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 1, poin 1 adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manus ia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;”

Sementara pada poin 3 diskriminasi didefinisikan sebagai “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Jadi apabila di Indonesia saat ini kaum LGBT belum mendapat perlindungan HAM seperti yang mereka inginkan, karena memang HAM di Indonesia berbeda dnegan pengertian HAM yang dipahami masyaraat barat yang liberal. Melainkan HAM yang bersendikan nilai-nilai moral dan agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia.

 

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana tercermin dalam UU Perkawinan dan UU HAM di atas, sepatutnya dalam UU Hukum Pidana ada pasal yang tegas memberi sanksi hukuman bagi para pelaku LGBT. Sayangnya, KUHP yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih warisan Belanda yang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis banyak sekali bertentangan dengan falsafah dasar negara dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, pasal pidana bagi pelaku LGBT hanya diatur jika pelaku LBGT ini seorang dewasa yang melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur atau belum dewasa.

KUHP Pasal 292 hanya menyatakan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal ini sungguh sangat menjijikan dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek spirit pasal ini pada prinsipnya membolehkan pencabulan pada sesama jenis asal kedua-duanya sama-sama dewasa dan suka sama suka. Kedua, perbuatan cabul itu sendiri tidak masuk katagori pelanggaran hukum pidana. Ketiga, perlindungan hukum bagi korban pencabulan sesama jenis hanya diberikan ketika korbannya belum dewasa, bukan karena perbuatan cabulnya itu sendiri. Keempat, pasal ini sangat menyinggung nilai moralitas dan perasaan kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama yang secara konstitusional telah dijamin oleh UUD 1945.

Oleh sebab itu sepatutnya Pasal 292 KUHP ini dipersoalkan dan dimohonkan uji materi hukum kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bertentangan dengan Falsafah Negara dan UUD 1945. Dalam Mukadimah dan Pasal 29 UUD 1945 dengan terang benderang dinyatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekwensinya, segala hukum yang diundangkan dan berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Agama dan segala hukum yang bertentangan denga hukum Agama di Indonesia harus dihapus dan digantikan.

source : http://persis.or.id/keharusan-judicial-review-uu-pidana-untuk-pelaku-lgbt/